Profile Dewan Pengurus Gemawan :

Laili Khairnur	:
Muhammad Isa	:
Hermawansyah	:
Uray E. K.	:
Wahyudi, SH	:

Data Umum

Alamat Lembaga: Jl. Batas Pandang Kompleks Kelapa Hijau No. 18 Pontianak 78117, Kalimantan Barat, Indonesia

Status Hukum: Terdaftar:  Notaris No. 21 April 1999 Pontianak, Indonesia, Perubahan Noraris No. 21/ 8-Mei-2003 Kantor Notaris Eddy Pribadi S.H  Jl. Jendral Urip no 11 Pontianak

Nama Perwakilan Hukum: Laili Khairnur

Alamat:

Email: Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya

Telepon: +62561 586891

Fax: +62561 586891

SEJARAH

Lembaga Gemawan didirikan pada 21 April 1999 oleh sekelompok aktivis mahasiswa yang peduli akan situasi Negara demokratis setelah turunnya Suharto. Lembaga ini berupaya untuk mencapai perubahan sosial melalui gerakan sosial untuk memberdayakan kelompok yang lemah dan terpinggirkan, perempuan miskin dan anak-anak. Lembaga ini merupakan badan hukum yang berbentuk asosiasi terbatas.

Lembaga Gemawan pada mulanya menangani isu anti korupsi, bantuan darurat dan pendampingan setelah konflik kekerasan etnis pada tahun 1999, serta pengembangan masyarakat. Pada tahun 2003, Lembaga Gemawan menerapkan pendekatan sensitif gender dan membentuk divisi gender sebagaimana dibutuhkan khusus untuk isu tersebut. Pada tahun 2005, Lembaga Gemawan memutuskan untuk perlunya perubahan utama Lembaga dari divisi program yang otonom dan desentralisasi menjadi Lembaga yang terpusat yang dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif untuk meningkatkan akuntabilitas dan membangun lembaga yang lebih kokoh. Selain itu, Lembaga Gemawan juga membuat visi dan misi serta prioritas dan strategi peningkatan kapasitas. Lembaga dijalankan dengan lebih baik setelah perubahan dan memenuhi prinsip LSM yang baik dan bersih melalui penilaian Transparansi dan Akuntabilitas LSM (TANGO) yang dilaksanakan oleh Tifa Foundation.

PRESTASI

Melalui intervensi umum dalam membangun otonomi masyarakat, sejak tahun 2001 Lembaga Gemawan membantu formasi organisasi akar rumput (GROs), termasuk 20 kelompok perempuan, dengan jumlah anggota 6500 orang. Sebagian besar anggota ini telah mampu menyuarakan kebutuhan dan kepentingan mereka kepada Pemerintah Daerah dan Perusahaan-perusahaan swasta. Salah satu hasil penting dari pengorganisasian masyarakat adalah bahwa GROs mengadakan protes melawan perusahaan perkebunan yang dimiliki Wilmar International yang melakukan penempatan tanah masyarakat secara ilegal. Pada tahun 2006, Lembaga Gemawan dan Kontak Rakyat Borneo (KRB) mengajukan pengaduan resmi atas nama mereka kepada Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan International Finance Corporation (IFC). Kedua organisasi internasional tersebut merespon secara positif dan negosiasi pun sedang berlangsung. Pada contoh lain asosiasi petani kelapa sawit mengadakan demo yang melibatkan 6.000 orang dan menyebabkan penarikan izin dua perusahaan kelapa sawit.

Dalam isu Good Governance, Lembaga Gemawan dan KRB telah terlibat dalam mempromosikan praktek anti korupsi di antara dinas pemerintah dan masyarakat sipil. Kedua organisasi melaporkan 43 kasus korupsi ke Badan Penegak Hukum, membantu membangun jaringan LSM anti korupsi dan kelompok pengamat pengembangan berbasis masyarakat di pedesaan, dan merupakan mitra Komisi Yudisial untuk pemantauan hakim-hakim dan pembaharuan hukum di Kalimantan Barat.

Lembaga Gemawan telah mampu mempengaruhi proses demokratisasi dan membantu dalam membangun kapasitas yang memungkinkan di desa. Penduduk desa di Kabupaten Sambas, dimana organisasi telah memusatkan perkerjaannya sejak tahun 2002, telah dikenal di Kalimantan Barat bersikap kritis, dan pada waktu yang sama, bersedia untuk berpartisipasi dengan sungguh-sungguh dalam proses pembangunan. Melalui campur tangan dalam formasi GROs, Lembaga Gemawan telah membantu para penduduk desa untuk mendapatkan informasi lebih baik akan isu pembangunan dan lebih siap dalam perencanaan pembangunan. Meskipun keberadaan Lembaga Gemawan tidak menjadi satu satunya faktor, namun sangat mungkin bahwa Lembaga memberikan kontribusi secara substansial. Pemerintah Daerah juga merespon secara positif dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengijinkan inisiatif masyarakat untuk turut serta. Dalam bidang ekonomi, Lembaga Gemawan memprakarsai pembentukan dua Credit Union yang menjadi penggerak utama perekonomian rakyat di lingkungan masyarakat dimana Lembaga bekerja, dan secara bersamaan pula menyediakan kesempatan bagi aktivis masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan.

Pengaruh signifikan lainnya adalah pada kehidupan para perempuan. Mereka adalah kelompok lemah yang secara lamban memasuki tahap pusat kehidupan masyarakat, perubahan penting dari kehidupan mereka sebelumnya yang menderita diskriminasi dari tingkat keluarga hingga tingkat nasional. Melalui 20 kelompok perempuan di kabupaten Sambas dan Kotamadya Singkawang yang setidaknya beranggotakan 600 orang, Lembaga Gemawan telah membantu meningkatkan kepercayaan diri perempuan dan kapasitas dalam menyuarakan kepedulian dan kepentingan mereka di pertemuan desa dan dalam diskusi dengan anggota parlemen daerah. Para pemimpin perempuan sekarang menjadi anggota Instansi Perwakilan Desa dan menjadi pejabat Pemerintah Desa. Banyak anggota kelompok memiliki kapasitas dalam mengembangkan usaha mikro dan atau terlibat proses perdamaian di Kabupaten Sambas setelah konflik etnis. Pemberintah Kabupaten telah mengakui peran penting perempuan dengan mengundang mereka untuk memberikan masukan akan perencanaan pembangunan.

FUNGSI LEMBAGA

Misi: Apa fungsi lembaga saat ini?

• Untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan dengan cara membangun organisasi berbasis masyarakat dan partai politik daerah yang lebih kuat secara sosial dan politik

• Untuk mewujudkan Reformasi Pemerintah Daerah melalui gerakan anti korupsi menuju perdamaian dan keadilan.

• Untuk memberdayakan otonomi kampung melalui transformasi budaya setempat, membangun kapasitas kelembagaan daerah, revitalisasi identitas budaya lokal dan advokasi publik untuk pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat.

• Untuk mengembangkan kekuasaan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Credit Union, program koperasi rakyat dan komoditas lokal berbasis pasar dengan akses domestik dan regional.

• Untuk mengembangkan program pemberdayaan perempuan untuk kesetaraan gender menuju perdamaian dan keadilan.

• Untuk mengembangkan organisasi non pemerintah yang kokoh dan profesional.

Tujuan Lembaga:

Untuk memberdayakan masyarakat desa yang bersifat otonom secara politis, mandiri secara ekonomi, dan hidup dengan mempertahankan kearifan lokal dan mengadopsi kesetaraan gender.

Bidang Kegiatan:

Bidang tematik utama Lembaga Gemawan adalah penguatan otonomi desa melalui penguatan organisasi akar rumput. Hal ini lebih lanjut dibagi dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance di desa, penguatan GRO sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperkuat otonomi politik mereka dan untuk memantau pengembangan dan penggunaan kekuasaan negara. Mengenai pengelolaan sumber daya alam, masyarakat memiliki autoritas atas hak tenurial sumber daya alam. Pemberdayaan gender, perspektif, dan tindakan afirmatif tidak dapat dipisahkan dalam upaya memperjuangkan keadilan. Selain itu, para perempuan memiliki peran subjek utama dalam pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya alam. Akhirnya, dalam mencapai ekonomi yang mandiri dan swadaya, Credit Union dipilih sebagai sarana untuk mewujudkan gerakan ekonomi yang bersatu dan terpadu.

Dalam perencanaan strategis tahun 2005 telah ditentukan geografis wilayah utama, yaitu Kabupaten Sambas, Kayong Utara dan Kubu Raya serata Kotamadya Singkawang. Sejauh ini, Lembaga telah memusatkan sebagian besar perkerjaan di Sambas dan Singkawang. Proyek ini akan memberikan kesempatan secara signifikan bagi Lembaga dalam meningkatkan eksistensinya di Kabupaten Kayong Utara, setelah beberapa tahun keterlibatan disana. Lembaga merasa perlu untuk mengembangkan proyek sekarang sebagaimana Bupati terbaru meminta Lembaga Gemawan untuk membantu administrasinya dalam mengembangkan skema pengelolaan sumber daya alam. Dengan sumber daya manusia yang mencukupi dan keterlibatan kelompok berbasis masyarakat yang membantu di masa lampau, Lembaga Gemawan yakin bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk memulai program di Kabupaten Kayong Utara.

Posisi Strategis

Semua bidang kerja Lembaga Gemawan terpusat di kabupaten-kabupaten yang baru terbentuk di Kalimantan Barat yang kaya akan sumber daya alam dan rentan terhadap konflik, khususnya Kabupaten Sambas dan Bengkayang dimana perkebunan kelapa sawit berada atau sedang direncanakan di daerah perbatasan dengan Sarawak (Malaysia). Ekspansi yang cepat dari perkebunan menyebabkan lahan semakin mengecil yang kemudian akan membatasi ekspansi di masa depan. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit kemudian mengalihkan perhatian mereka ke Kayong Utara dimana wilayah hutan besar masih ada. Oleh sebab itu sangat penting bagi Gemawan untuk campur tangan dalam perencanaan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten baru ini. Kurangnya pegawai negeri yang terampil dan kebijakan pengelolaan yang diperlukan dalam proses pembuatan, dipercaya bahwa masyarakat sipil dapat mempengaruhi secara substansial pembuatan wilayah pro-masyarakat dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Pelaku sosial lainnya yang dapat dipengaruhi oleh proyek ini adalah organisasi masyarakat di tingkat akar rumput (Contohnya Kelompok perempuan, Credit Union, Serikat Petani, Kelompok Agama) yang bersama-sama dengan masyarakat berjuang untuk hak rakyat dan terlibat dalam pemgawasan pembangunan.

Lembaga Gemawan akan bersama-sama melaksanakan proyek tersebut dengan KRB dan menjadi organisasi terkemuka dalam proyek ini. Lembaga Gemawan memiliki pendekatan berbeda. Dengan menggunakan pendekatan territorial dalam melaksanakan program dengan menggunakan desa sebagai unit intervensi. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang menangani secara langsung kehidupan populasi pedesaan. Pendekatan tersebut memberikan Lembaga Gemawan pemahaman akan dinamika sosial berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di tingkat akar rumput. Setelah suatu wilayah di pilih, semua tema akan digunakan yang mengadopsi di daerah tertentu sedemikian rupa untuk membangun sinergi antara semua komponen program. Pendekatan berbasis isu yang berlaku tidak cukup mengatasi masalah di daerah, karena sebagian besar isu saling terkait dan tidak dapat ditangani secara terpisah. Di dalam semua komponen gender merupakan perspektif yang mendasari.

BAGAN FUNGSIONAL ORGANISASI

Bagaimana autoritas dan pertanggungjawaban terstruktur? Untuk setiap unit operasional, tunjukkan jabatan, jumlah orang di setiap jabatan, dan jenis kelamin apakah pria atau perempuan.

Dewan Pengurus: Bertanggung jawab atas seluruh proses pengembangan organisasi dan kebijakan, 4 pria, 1 perempuan.

Dewan Eksekutif terdiri atas:

1. Direktur Eksekutif : Bertangung jawab atas seluruh proses pengelolaan, program pelaksanaan dan pengembangan administratif, 1 orang, perempuan.

2. Manajer Keuangan : Bertanggung hawab atas seluruh proses keuangan organisasi dan pengembangan administratif yang didukung oleh staf program keuangan, 3 orang, perempuan.

3. Staf Program : Bertanggung jawab untuk pelaksanan proyek berbasis harian, 15 orang, 9 pria.