IUP dioabral kepala daerah. Hanya 33,3 persen saja yang di realisasikan.

Praktik illegal menjamur di sektor perkebunan. Lahan rusak tergerus.

Gabungan LSM mulai bergerak. Apakah kinerja Satgas?

Pontianak. Dugaan korupsi sektor perkebunan di Kalbar yang dikemukakan koalisi Anti Mafia Perkebunan, membuat pihak Dinas Perkebunan (Disbun) Propinsi Kalbar kalang kabut. Data terbaru.

Sebagian data telah terkumpul. Tak lama lagi praktik korupsi sektor perkebunan meledak dahsyat. Kalbar terbanyak ditemukan dibandingkan provinsi lain. Siapa terlibat?

PONTIANAK – Lama dibiarkan tanpa ditangani, membuat Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama enam Non Government Organizations (NGO’s) bergerak. Mereka mengendus korupsi sektor perkebunan, khususnya bidang perkebunan kelapa sawit di Kalbar.

Pontianak, Sabtu 4 Desember 2010, pukul 08.30 s/d 13.00 di Aula Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Tanjungpura Pontianak , Diadakan seminar dengan Tema “Perlindungan terhadap aktivis pendamping masyarakat, pegiat HAM dan  Lingkungan dalam Konflik Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat” yang diikuti kalangan Aktivis NGO dan kalangan mahasiswa berjumlah 100 orang, para pembicaranya  Lili P. Siregar, SH (Ketua LPSK RI), AKBP  Suhadi.SE  (Kapolda Kalbar), Dr. Hermansyah, SH.,M.hum (Pakar Hukum Untan), Hermawansyah (Gemawan).

Kegiatan seminar HAM yang dilaksanakan  PIL-NET, Sawit Watch, Lembaga Gemawan, Walhi Kalbar,Riak Bumi, Dian Tama, Institut Dayakologi, Pontianak Institute, LBBT, AMAN Kalbar, JARI Borneo Barat,  GMNI, FMN, PMKRI dan Fakultas Hukum Untan. Agenda bersama ini sebagai rasa keprihatinan atas tindak kekerasan terhadap aktivis dan masyarakat atas masuknya perkebunan sawit yang akhir-akhir ini marak sekali.

Tiga warga menjadi korban pengeroyokan orang tak dikenal terkait penolakan ekspansi perkebunan kelapa sawit milik PT Patiware I di Desa Semate, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas pada Kamis (4/11).

Tiga warga tersebut adalah Leziardi, Humaini, dan Firanda. Hingga kini, Lezi dan Humaini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Sambas karena luka parah di wajah. Diduga kuat, peristiwa itu terjadi buntut permintaan masyarakat agar Bupati Sambas menghentikan aktivitas PT Patiware I pada September silam. Firanda, aktivis Lembaga Gemawan melakukan advokasi untuk menelurusi konflik tersebut.