Sumberdaya Alam

Kubu Raya (Gemawannews)- Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Hal ini apa yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kata Mursyid Hidayat dari Lembaga Gemawan dalam sosialisasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), di Balai Keserasian Sosial Desa Teluk Empening, Kec. Terentang Kabupaten Kubu Raya (7/5).

Selanjutnya...

Gemawan: Sawit Berkembang, Produksi Padi Menurun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat mengungkapkan saat ini seluas 4,8 juta hektar lahan Kalimantan Barat adalah kawasan perizinan Perkebunan Kelapa Sawit. Sekitar 1,5 juta hektar dalam keadaan sudah tertanam.

"Saat ini, sebanyak 4,8 juta hektar lahan Kalbar sudah menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Dengan jumlah perusahaan sebanyak 378 perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan untuk kawasan pertambangan tahap explorasi sebanyak 4,58 juta hektar, dengan 494 perusahaan, dan 488 ribu hektar," kata Ahmad Mubarok dalam Expose Industri Berbasis Lahan dan Hutan, Selasa (30/4/2013).

Selanjutnya...

Kebijakan Pangan Kalbar Sepatutnya ke Industri Hilir

Pontianak (Antara Kalbar) - Peneliti dari Swandiri Institute, Arif Munandar mengatakan, prioritas kebijakan investasi pangan di Kalimantan Barat sepatutnya untuk pembangunan industri hilir yang mendistribusikan pangan dari petani ke konsumen.

"Kebijakan investasi sektor pertanian, terutama penguasaan sumber-sumber produksi pertanian," kata Arif Munandar saat paparan tentang industri berbasis lahan dan hutan di Kalbar, di Pontianak, Selasa.

Selanjutnya...

Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kubu Raya

Gemawannews - Indonesia sebagai negara agraris belum mampu mewujudkan swasembada pangan karena masih bergantung pada impor beras guna mencukupi kebutuhan dalam negeri, hal itu dapat dilihat dari angka impor beras yang selalu meningkat tajam setiap tahunnya. Pada tahun 2011, impor beras Indonesia mencapai 2,75 Juta ton dengan nilai 1,5 Milyar dollar AS. (BPS; 2012), kondisi faktual tersebut membuat pemerintah kembali berpikir soal kedaulatan dan keberlanjutan pangan, sementara disisi lain ketersediaan lahan pertanian masyarakat semakin tergerus akibat alih fungsi lahan untuk investasi dan pembangunan.

Oleh karenanya, DPR dan pemerintah kemudian menetapkan UU nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, demikian disampaikan Mursyid Hidayat staff Lembaga Gemawan dalam workshop sehari dengan tema “Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kubu Raya”, Rabu (10/04) di Hotel Randayan Kubu Raya.

Selanjutnya...

Sengketa Lahan Perlu Penyelesaian Alternatif Diluar Pengadilan

PONTIANAK, BeritAnda - Banyaknya kasus sengketa lahan yang berpotensi menjadi konflik, memerlukan penyelesaian alternatif. Demikian salah satu solusi yang dipaparkan oleh Delsy Ronnie dari Konsultan Mediasi dan Konflik Lahan, dalam kegiatan dialog tentang Sengketa Lahan dan Desain Standarisasi Pelaporan dan Penanganan Sengketa Berbasis Kaidah Free, Prior Informed Consent (FPIC) yang diselenggarakan oleh Swandiri Institute dan Gemawan, Jumat (15/2/2013) petang, di Kantor Swandiri Institue di Jalan dr.Wahidin Gg.Silva Jaya, Kota Pontianak.

Terhadap konflik-konflik yang ada saat ini, ia menyebutkan, legal formal tidak dapat menjangkau keadilan yang substansi, pengadilan hanya bisa memutuskan perkara secara prosedural, artinya ada yang menang dan ada yang kalah di pengadilan.

“Kita menawarkan ada pendekatan alternatif diluar pengadilan yang disepakati oleh semua pihak,” ujarnya.

Selanjutnya...

Berita Lainnya...

« MulaiSebelumnya12345678Berikutnya Akhir »

Halaman 1 dari 8