“Hentikan Perampasan Tanah Rakyat, Wujudkan Reforma Agraria Sejati”

^{PONTIANAK, GEMAWAN - Sejumlah aliansi masyarakat, pemuda dan NGO yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat (FPRK) melakukan aksi damai di Mapolda Kalbar, DPRD Provinsi dan Kantor Gubernur, Kamis (12/1). Aliansi Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat ini terdiri dari Formalak, FMN, IMM, GMNI, GMKI, HMPPDK, BARA Kalbar, IPMHA, IMDP, DPM Untan, PMII, KAMMI, STKR, JMKB, KNPS, Walhi, AMAN KAlbar, JKPP, Pancur Kasih, Lembaga Gemawan, ID, PPSDAK, LBBT, Riak Bumi, Elpagar, yayasan Lembah, Lanting Borneo, Cassia Lestari, OR Bumbun lestari Batu Ampar dan Desa Tanjung Harapan.}

^{Demonstran berkumpul dibundaran degulis Untan pukul 08.00 dengan melakukan orasi dan penyebaran selebaran. Pada pukul 09.00 rombongan aksi melakukan longmarch ke Kapolda untuk menyampaikan pernyataan sikap. Sekitar 30 menit rombongan melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Provinsi.}

^{Setibanya di Kantor DPRD rombongan aksi disambut oleh perwakilan Komisi B. Didepan komisi B, Korlap aksi Margaretha Conny, dengan suara lantang menyampaikan pernyataan sikap bersama.
“Kami Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat menuntut:}

Oleh Rhett A. Butler

Dari kebanyakan sejarahnya, Borneo jarang ditinggali oleh manusia. Iklim yang tak bersahabat dan lebatnya hutan hujan membuat populasinya kecil dan menyebar. Namun setengah abad ini semua telah berubah. Pengaruh dari masuknya setengah juta transmigran ke Borneo selama 30 tahun ini telah melipatgandakan populasi pulau tersebut dan memunculkan besarnya kebutuhan kerja. Awalnya industri karet dan penebangan kayu menyediakan lapangan pekerjaan, tapi ketika runtuh di pertengahan (Malaysia) hingga akhir (Indonesia) 1990an, kesempatan kerja ikut menghilang bagi kebanyakan penduduk lokal. Walau bagitu, ratusan pendatang baru terus muncul di Borneo setiap minggunya.

Meningkatnya pengangguran adalah masalah yang serius di Borneo pada akhir 1990an dan awal 2000an dan konflik etnis mengamuk di bagian-bagian Kalimantan pada saat itu. Munculnya kelapa sawit di akhir 1990an dan awal 200an dilihat sebagai kesempatan baru bagi penduduk dan pemerintah lokal. Pengamat saat ini hanya melihat biaya total yang harus dibayar akibat pertumbuhan cepat dalam sektor ini.