|
Pelatihan Penganggaran Partisipatif Bagi kelompok masyarakat sipil di Kota Pontianak |
|
|
|
|
Oleh Mursyid Hidayat
|
|
Sabtu, 19 November 2011 04:10 |
|
Lembaga Gemawan Pontianak sebagai Lembaga Mitra Transparency International Indonesia di Kalimantan Barat, bersama dengan LPS-AIR, JARI Borneo dan UP-Link Pontianak mengadakan Pelatihan Penganggaran Partisipatif bagi kelompok Masyarakat Sipil.
Kegiatan berlangsung di Hotel Borneo Jalan Merdeka Barat Pontianak pada tanggal 16 dan 17 November 2011. Peserta pelatihan yang berjumlah sekitar 30 orang tersebut terdiri dari perwakilan masyarakat, Mahasiswa, Ormas dan NGO local yang ada di Pontianak. Sebagian besar berasal dari Kecamatan Pontianak Timur dan Pontianak Utara.
|
|
Terakhir Diupdate Sabtu, 19 November 2011 05:22 |
|
Selanjutnya...
|
|
|
Konsolidasi SERUMPUN untuk perjuangan hak perempuan di Sambas dan Singkawang |
|
|
|
|
Oleh Mursyid Hidayat
|
|
Rabu, 03 Agustus 2011 07:15 |
|
Serumpun (Serikat Perempuan Pantai Utara) adalah organisasi yang diharapkan menjadi organisasi yang lebih besar dari kelompok perempuan yang dapat menyuarakan dan memperjuangkan permasalahan-permasalahan perempuan dan kepentingan perempuan di berbagai aspek kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya.
|
|
Terakhir Diupdate Jumat, 05 Agustus 2011 09:38 |
|
Selanjutnya...
|
|
SDA Rusak, Perempuan Korban |
|
|
|
|
Oleh Mursyid Hidayat
|
|
Sabtu, 06 November 2010 11:00 |
|
Kerusakan sumber daya alam (SDA) ternyata banyak berdampak terhadap kaum hawa terutama di pedesaan. Kerusakan SDA akibat pertambangan dan illegal loging menjadi faktor inti perempuan yang dekat dengan alam menjadi terganggu.
Belum lagi berbagai penyakit yang bisa berdampak pada mereka. “Dewasa ini banyak kaum perempuan yang menjadi korban, akibat kasus SDA yang rusak. Salah satunya seperti kerusakan alam akibat pertambangan dan perluasan lahan untuk perkebunan yang menyebabkan banjir dan air yang bisa saja menjadi kotor,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Gemawan Laili Khairnur, Jumat (5/11), kepada Pontianak Post. Menurutnya, kerusakan SDM seperti limbah dari usaha illegal yang tidak sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) memberikan sumbangsih besar yang menyebabkan air bisa keruh dan tidak bisa dimanfaatkan kaum perempuan. Bukan hanya itu, dengan pembukaan lahan perkebunan atau usaha besar di daerah bisa saja membuka peluang prostitusi.
|
|
Terakhir Diupdate Senin, 15 Agustus 2011 08:32 |
|
Selanjutnya...
|
|
|
Libatkan Perempuan Ambil Keputusan |
|
|
|
|
Oleh andrew yuen
|
|
Selasa, 15 Desember 2009 03:08 |
|
KEPEMIMPINAN atau leadership yang sering didengar selama ini hanya dimiliki oleh kaum elite kelompok perempuan kelas menengah, perkotaan dan kaum laki-laki saja. Sementara pada level pemerintahan paling bawah, sangat jarang dilihat perempuan dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Dari pernyataan tadi merupakan serangkaian diskusi yang digelar oleh Lembaga Gemawan bekerjasama dengan dengan Cordaid, dengan menggelar pelatihan, juga diikuti puluhan kelompok perempuan, yang digelar di Café Aor, Kamis (10/12).
Menurut Muslimah dari program manajer pemberdayaan perempuan, Lembaga Gemawan, mengatakan, fakta di lapangan menunjukkan minimnya perempuan yang duduk pada pemerintahan desa dan kelembagaan desa. Dari 183 desa, hanya satu kepala desa perempuan, BPD hanya kurang lebih 23 orang perempuan dari 1098 anggota BPD dan LPM yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Sambas.
|
|
Terakhir Diupdate Senin, 18 Juli 2011 13:08 |
|
Selanjutnya...
|
|
Oleh Andrew Yuen
|
|
Jumat, 24 Juli 2009 20:22 |
|
Gelar Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis
LEMBAGA Gemawan menggelar pelatihan kewirausahaan dan manajemen bisnis untuk kelompok perempuan dampingan di Radio AOR. Kegiatan ini direncanakan akan dimulai hari ini hingga 18 Juli mendatang.
“Kegiatan ini diikuti 50 orang yang terdiri dari kelompok perempuan dampingan Lembaga Gemawan yang ada di Kabupaten Sambas dan Singkawang,” kata Manager Program Lembaga Gemawan kepada Equator, Rabu (15/7).
Menurutnya, pelatihan ini bertujuan membangun komitmen bersama multi pihak dalam mendukung dan mengembangkan usaha kecil perempuan, membangun kesadaran kritis perempuan untuk meningkatkan dan terciptanya kemandirian ekonomi perempuan serta meningkatkan kapasitas perempuan dalam isu ekonomi mikro.
|
|
Selanjutnya...
|
|
|
|
|
|
|
Halaman 1 dari 3 |