Pontianak, Gemawan - Tanah menjadi sumber utama untuk menentukan Rancangan tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam rancangan RTRW ini terkandung struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang ini merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang terkandung distribusi peruntukan ruang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Persoalan yang timbul dalam penataan ruang ini adalah rancangan RTRW hanya memuat tata struktur secara global dimana wilayah dinilai sebagai lahan basah untuk perkebunan skala besar. Tidak adanya angka matematis tata pola ruang yang mengisi rancangan RTRW provinsi seperti perkebunan karet rakyat, wilayah lahan pangan, dan wilayah yang dijadikan fungsi lindung serta fungsi budidaya.

Pontianak, Gemawan – Lokakarya Status dan posisi lahan masyarakat lokal/ adat dalam pelaksanaan penataan ruang Provinsi Kalimantan Barat, Aula Hotel Kapuas Dharma, Pontianak (30-31/1). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Gemawan, Aidenvironment dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP). Hadir sebagai narasumber dalam lokakarya ini adalahChaerudin Mangkudisastra, M.Sc dari Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan Ditjen Planologi Kehutanan, dan Ir. Tangkas Pandjaitan, M.Agr.Sc, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan LahanKementerian Pertanian.

Lokakarya ini dihadiri sekitar 40 peserta dari elemen jaringan NGO yang ada di Kalbar. “Tujuan dari lokakarya ini untuk memperluas akses informasi atas pelaksanaan penataan ruang di provinsi Kalimantan Barat dan merumuskan rekomendasi strategis terkait advokasi kebijakan tata ruang untuk rakyat di provinsi Kalimantan Barat” jelas M. Lutharif panitia pelaksana Lokakarya.

Pontianak, Gemawan. Rantai ekonomi yang panjang terhadap pemasaran karet membuat transaksi harga ditingkat petani sangat rendah. Sehubungan dengan hal tersebut Lembaga Gemawan melakukan Trainning Of Trainner (TOT) Rantai Nilai Karet, kedai Che Pontianak, (24-25/1). Kegiatan ini dihadiri sekitar tujuh orang yang terdiri dari staf Gemawan dan PSE Pontianak.

TOT ini dilaksanakan untuk staf program yang bekerja disektor pengembangan dan pemberdayaan ekonomi petani karet. Selama dua hari TOT ini membahas pengembangan kapasitas, kualitas hasil hingga rangkaian pemasaran karet. Kegiatan ini difasilitasi oleh Pak Bambang dan Pak Ferry dari SwissContact.  Mereka berbagi pengalaman dalam pengembangan dan pendampingan petani karet di Aceh dimana petani disana telah berhasil menciptakan rantai pemasaran sendiri.

PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan RI sepakat mulai melakukan pemeriksaan dan audit berwawasan lingkungan. Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Barat, Adi Sudibyo mengingatkan dewan dan kepala daerah agar berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan di kawasan hutan.

”Kepada DPRD dan para kepala daerah untuk tetap mengikuti peraturan yang ada, mengingat konsekuensi yang berat dari peraturan yang menyangkut pidana bidang kehutanan,” ujar Adi, saat Penyerahan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011, Jumat (21/1).