Oleh Isyana Artharini

Di Nusa Dua, Bali, pada 2007, dari Konferensi Perubahan Iklim PBB yang berlangsung di sana, muncul sebuah skema ekonomi yang cukup revolusioner.

Negara-negara maju akan membayar negara-negara berkembang yang memiliki hutan luas untuk tidak menebang hutan mereka. Alasannya, hutan-hutan itu penting untuk menyerap gas rumah kaca akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara maju.

Skema ekonomi untuk  menjaga hutan tetap lestari itu kemudian memiliki nama REDD (singkatan dari Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/mengurangi emisi dari penebangan dan kerusakan hutan).

Indonesia, sebagai pemilik hutan tropis terluas ketiga di dunia, tentu bisa mendapat keuntungan dari dana REDD yang diberikan oleh negara-negara maju.

Seusai Konferensi Perubahan Iklim di Nusa Dua itu pun, gubernur-gubernur di Indonesia yang wilayahnya memiliki hutan langsung bersemangat menentukan kawasan hutan mereka yang bisa dijadikan proyek percontohan bagi skema REDD ini. Tak bisa dipungkiri, antusiasme ini tentu berhubungan dengan janji-janji besarnya dana yang bisa diperoleh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan serius terhadap indikasi dugaan korupsi kehutanan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Hasil penelitian ICW bersama Save Our Borneo (SOB) dan Kontak Rakyat Borneo (KRB) menunjukkan adanya kerugian negara senilai Rp 9,1 triliun akibat praktek konversi dan alih fungsi kawasan hutan ilegal di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Antara Cita-cita & Realita”¹

Oleh; Hermawansyah²

A. Pengantar

“Tahun Rawan Keadilan: Mata Pisau Ketidak-adilan, Berpalingnya Wajah Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Serta Kebijakan Pembangunan yang Belum Pro-Masyarakat Miskin”. Begitulah judul catatan akhir tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyikapi problematika hukum dan kebijakan negara sepanjang tahun 2009. Tentu saja kita semua sepakat jika kesimpulan YLBHI tersebut berangkat dari kasus-kasus faktual yang menjadi perhatian publik secara luas. Sebutlah misalnya kasus Prita Mulyasari yang dituduh dan didakwa melakukan pencemaran nama baik oleh Rumah Sakit Omni Internasional, kasus nenek Minah yang divonis 1 bulan 15 hari oleh Pengadilan Negeri Purwokerto karena dianggap terbukti telah melakukan pencurian 3 buah biji Kakau milik PT Rumpun Sari Antam senilai Rp. 2000,-, empat orang pemungut kapas yaitu Manisih beserta kedua anaknya Juwono dan Rusnoto serta saudaranya Suratmi harus mendekam di Rutan Rowobelang karena dituduh melakukan pencurian 2 kg kapas milik PT Sigayung di Kabupaten Batang Jawa Tengah, serta banyak lagi contoh-contoh praktek kriminalisasi terhadap warga miskin yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.