Perempuan Harus Berdaya Secara Ekonomi

GEMAWAN—Lemahnya akses dan kontrol perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi yang ada di masyarakat seperti tanah, kredit dan pasar merupakan bentuk nyata dari peminggiran ekonomi perempuan.

”Salah satu bentuk ketidakadilan gender adalah marginalisasi yakni proses peminggiran perempuan secara ekonomi. Padahal dalam kehidupan sehari-hari banyak kita lihat perempuan bekerja di kebun, sawah atau berjualan di pasar. Mereka memiliki beban ganda,” ujar Muslimah SH, program manajer pemberdayaan perempuan dan ekonomi Lembaga Gemawan disela-sela acara pelatihan kewirausahaan yang berlangsung dua hari dimulai kemarin (28/12) di Singkawang.

Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan di gedung PAUD Cahaya Kalbu Sungai Garam Singkawang Utara tersebut melibatkan sekitar 50 orang peserta dari kelompok perempuan dampingan Lembaga Gemawan dan terselenggara atas dukungan dari Global Fund for Woman. Kegiatan difasilitasi langsung oleh tim dari Lembaga Gemawan dengan narasumber melibatkan pihak Disperindagkop Singkawang. Peserta terlihat sangat antusias menyimak pemaparan dari narasumber maupun fasilitator pelatihan. Lembaga Gemawan selama ini komitmen mendorong motivasi usaha dan meningkatkan kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan dunia yang aman, damai dan adil bagi perempuan.

Tujuan digelarnya pelatihan tersebut kata mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Untan ini adalah untuk membangun komitmen bersama multipihak dalam mendukung dan mengembangkan Usaha Kecil Perempuan, membangun kesadaran kritis perempuan untuk meningkatkan dan terciptanya kemandirian ekonomi perempuan. “Kegiatan ini juga ditujukan untuk peningkatan kapasitas perempuan dalam menjalankan usaha dan isu ekonomi,” jelasnya.

Menurut Muslimah, sejumlah data menyebutkan perkiraan pelaku usaha mikro di Indonesia yang melibatkan perempuan mencapai 44 persen yang sebenarnya pelaku usaha mikro inilah yang justru menopang tegaknya perekonomian indonesia disaat hantaman krisis bagi ekonomi makro.

Dia menilai, masih kecilnya program pemberdayaan ekonomi yang menyentuh perempuan dari banyak pihak. Perempuan kurang mendapatkan pengetahuan tambahan untuk meningkatkan kehidupan ekonominya di banding laki-laki yang selalu hadir dalam pertemuan dan menerima pengetahuan-pengetahuan baru cara bertani, berusaha, distribusi dan lain sebagainya. ”Hal ini di sebabkan karena anggapan-anggapan perempuan tugasnya adalah dirumah saja atau kalaupun mereka bekerja, hanya sebagai pencari nafkah tambahan dan tidak punya tanggungan untuk memenuhi ekonomi keluarga,” kata dia.

Dampak krisis moneter dan krisis global yang terjadi diterangkan dia masih terasa hingga sekarang. Daya serap tenaga kerja yang rendah, pengangguran yang semakin banyak, pelayanan umum yang buruk dan masih banyak dijumpai orang miskin. Banyak kelurga yang masih sulit menyekolahkan anaknya, bahkan untuk sekedar bertahan hidup saja. ”Dalam hal yang seperti ini banyak sekali perempuan menjadi tumbal untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangganya,” ujarnya seraya menambahkan meskipun perempuan menjadi salah satu ujung tombak ekonomi rumah tangga kelas bawah untuk bertahan menghadapi perkembangan. Pembangunan yang bias gender telah memarjinalkan status dan posisi perempuan. ”Perempuan tidak memiliki akses pada berbagai sumber daya secara setara dan lelaki, mengalami diskriminasi upah yang super ekploitatif, pelecehan seksual dan kekerasan dalam dunia kerja,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan usaha perempuan pada umumnya berskala kecil (mikro) sebagai usaha rumah tangga dengan modal mulai dari ribuan rupiah saja. Karena terlalu kecilnya sulit untuk dimasukan ke dalam kategori sektor sehingga sering dikatakan sebagai usaha yang tidak layak. Sebagai akibatnya berbagai pelayanan seperti kredit usaha tidak bisa di akses langsung oleh perempuan, sehingga hal tersebut semakin memperburuk kemampuan dan kemandirian ekonomi perempuan. ”Tidak sedikit perempuan yang memutuskan untuk bekerja ke luar negeri untuk menjadi TKW yang tidak sedikit juga mereka yang menjadi korban traficking,” tukasnya.  

Perkembangan industri dan pembangunan yang tidak seimbang antara kota dan desa lanjut dia telah menarik angkatan kerja di desa-desa untuk berurbanisasi ke kota-kota, meninggalkan beban pekerjaan di pedesaan pada kaum perempuan dan anak-anak. Selain itu upah minimun yang diterima oleh buruh, yang sebetulnya hanya bisa memenuhi sekitar 50% dari kebutuhan fisik mininumnya, memaksa perempuan dan anak-anak bekerja guna memenuhi kebutuhan seluruh keluarga. ”Karena keterbatasan pendidikan sekolah dan kurangnya keterapilan, kaum perempuan hanya bisa memasuki sektor-sektor informal sedangkan anak perempuan muda menjadi buruh murah di kota-kota besar yang tidak jarang ekploitasi,” ungkapnya.

Dia berharap dari pelatihan tersebut bisa didapat komitmen bersama multi pihak dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada perempuan, tumbuhnya kesadaran bersama baik kelompok perempuan dan publik akan pentingnya kemandirian ekonomi untuk perempuan. “Dan harapan kita juga adanya perempuan-perempuan yang paham isu ekonomi perempuan dan pelaku ekonomi mikro dan usaha kecil,” pungkasnya. (*)